Oleh: Saherman

Di tahun 1975, Barbara Wertheimer dan Anne Nelson melahirkan sebuah buku berjudul Union Women: A Study of Their Participation in New York City Locals, sebuah buku yang merangkum hasil survey terhadap 108 warga New York, Amerika Serikat, yang tercatat sebagai anggota tujuh serikat buruh pada perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. Temuannya adalah hambatan-hambatan yang menyebabkan perempuan sulit untuk aktif terlibat dan menempati posisi pemimpin di organisasi-organisasi buruh ini. 

Kenyataan bahwa satu perempat anggota serikat adalah perempuan tak menyebabkan perempuan berkesempatan untuk memimpin. Peran ganda perempuan di tempat kerja sekaligus di rumah tangganya adalah kendala utama. Mereka kesulitan untuk membayangkan diri mereka sendiri sebagai pemimpin, kurang percaya diri yang terinternalisasi, serta ketiadaan role models di dalam serikat itu sendiri. Dari segi proporsi, lebih banyak perempuan daripada lelaki yang terlibat di kegiatan-kegiatan serikat, pemilik suara yang lebih banyak, menghadiri pertemuan-pertemuan serta kegiatan sosial dan pendidikan, dan mereka pula yang banyak mengajukan keluhan. Kunci utama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di posisi pemimpin menurut kaum perempuan buruh ini sendiri adalah pendidikan, khususnya program-program yang mendorong serta pelatihan untuk pertanggungjawaban serikat buruh. Artinya, kesempatan lebih besar perempuan untuk menjadi pemimpin serikat adalah dengan mendorong dan memberikan pendidikan (atau pelatihan) yang lebih banyak bagi mereka yang berpotensi menjadi pemimpin. 

Menjadi catatan juga adalah, etnisitas dan nilai-nilai budaya turut mempengaruhi sangat sedikitnya perempuan menjadi pemimpin di organisasi serikat buruh. Tidak heran, bahkan di rumah dan komunitasnya sendiri mereka tak memiliki kesempatan untuk berada di depan. Nilai tradisi, budaya, agama, atau semacamnya telah menghalangi mereka untuk menduduki posisi pemimpin, sebuah keumuman secara global (dimana saja, kapan saja, hingga saat ini!).

Sejak semester kedua tahun 2018 lalu saya terlibat dalam proyek Bersama Menuju Keadilan (BUKA) atau Towards Fairness Together yang dijalankan oleh Care International Indonesia (CII) dan Trade Union Right Center (TURC). Proyek ini dimulai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dimana banyak terdapat pabrik-pabrik garmen yang merupakan penanaman modal asing  untuk menghasilkan produk pakaian merek-merek terkenal di negara maju. Proyek BUKA betujuan mendorong dan meningkatkan kemampuan serikat buruh bernegosiasi dengan pihak perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabrik melalui perundingan yang disebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Meski diatur secara tegas pada Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh serta Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memiliki PKB tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menuju perundingan, sebuah serikat buruh di sebuah perusahaan haruslah memiliki anggota separuh lebih satu dari total mereka yang bekerja disana. Sementara, lebih banyak serikat dengan jumlah anggota kurang dari persyaratan tersebut. Setiap buruh yang masuk diterima bekerja, sedari awal sudah mendapatkan "ancaman" untuk tidak aktif dalam kegiatan dan/atau menjadi anggota serikat jika ingin bekerja lebih lama disana. Sementara, untuk memenuhi standar kelayakan perusahaan ketika menghadapi audit dari pemilik merek dagang yang diproduksi atau lembaga auditor dari luar perusahaan, keberadaan serikat buruh ini dipenuhi perusahaan dengan cara membentuk serikat buruh internal dan tidak independen dari perusahaan itu sendiri. Secara otomatis perusahaan memiliki kendali penuh atas serikat yang terakhir ini.

Perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik garmen ini mencapai proporsi lebih dari 80 persen dari total pekerja yang ada. Masalah-masalah khas perempuan pun banyak yang tak terselesaikan meski itu merupakan hak-hak dasar pekerja yang diatur dalam undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan lainnya. Sebut contoh misalnya cuti haid, cuti melahirkan yang cukup, ruang laktasi, bebas dari pelecehan seksual, berhak untuk hamil, atau status sebagai pekerja tetap untuk posisi pekerjaan dengan fungsi utama di dalam aktivitas pabrik. Semua itu adalah masalah yang dihadapi tenaga kerja perempuan yang tak kalah penting diperjuangkan selain upah minimum. Care Internasional menyebut bekerja di pabrik ini sebagai Dignified Work atau pekerjaan yang bermartabat, sehingga kondisi kerja pun harus menjunjung tinggi martabat pekerjanya sebagai manusia. Sementara, TURC menamainya sebagai Kerja Layak.

Tujuan proyek BUKA adalah mendorong serikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat ketika melakukan perundingan dengan perusahaan. Caranya adalah dengan memanfaatkan data sebagai landasan fakta dalam perundingan. Data yang bersifat umum, diketahui dan dapat diakses oleh khalayak banyak, dapat dipertanggungjawabkan karena dihimpun dan diolah dengan metode yang tepat, adalah data yang memiliki kekuatan yang lebih sabagai modal bernegosiasi. 

Mengingat industri sektor pakaian (apparel industry) mempekerjakan perempuan lebih dari tiga perempat total pekerja yang ada, maka masalah-masalah di pabrik yang spesifik perempuan harus diperjuangkan penyelesaiannya. Data tentang itu pun tentu harus menjadi bagian penting untuk dibawa ke meja perundingan, termasuk dalam pasal-pasal pengaturannya di PKB. 

Minimnya perempuan menempati posisi kepemimpinan di New York pertengahan tahun 1970-an itu pun sama berlaku di sini, saat ini, di Sukabumi. Karena itu pula proyek BUKA juga mendorong perempuan untuk aktif menjadi pengurus serikat, memiliki posisi pemimpin di dalamnya, bahkan terlibat di dalam proses perundingan antara serikat dan manajemen perusahaan. BUKA diimplementasikan dalam bentuk Sekolah Buruh Perempuan Sukabumi, sebuah pendidikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan aktivis buruh perempuan untuk siap menjadi pemimpin di organisasinya, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan di tempat kerja dengan, bahkan, ikut serta dalam tim serikatnya ketika berunding dengan perusahaan.

Sukabumi, 01 Agustus 2019

Saherman

Field Coordinator of BUKA Project, Care International Indonesia

Read More......

• 0 comments »

Anda pernah naik pesawar Lion Air? "Pesawat ini memang suka Lie on air," kata teman lama masa kuliah dulu menanggapi sebuah foto kericuhan yang terjadi pada 2 Juni 2011 malam di terminal 1B bandara Soekarno Hatta. Foto itu saya ambil saat orang-orang ramai berkerumun mengelilingi petugas Lion Air di salah satu Gate di terminal itu. Saya mengunggahnya di facebook beberapa menit setelah kejadian memalukan tersebut. Orang-orang minta bertemu dengan pihak managerial Lion Air karena merasa kasihan juga kalau bawahan-bawahan yang langsung menghadapi para calon penumpang. Kata-kata kasar meluncur. Makian kian tak terkendali. Tapi nyatanya, Lion Air memang sudah terkenal suka ingkar jadwal penerbangan yang mereka buat sendiri.

Saya kebetulan hendak pulang ke Bengkulu hari itu. Kami semua berjumlah 14 orang termasuk anak saya yang belum lagi berusia 2 tahun. Jadwal penerbangan ke Bengkulu sebenarnya pukul 17.04 WIB. Ketika kami datang pada sekitar pukul 16, sampai dengan pukul 17, ruang tunggu sudah tak mampu menampung calon penumpang. Calon penumpang tumpah ruah menunggu di koridor menuju ruang tunggu. Lalu tiba-tiba suasana jadi bertambah ramai oleh kegaduhan para calon penumpang yang penerbangannya ditunda. Yang saya ingat, mereka hendak menuju Medan. Mereka kecewa karena, bisa jadi, jadwal rapat mereka akhirnya harus terganggu dengan penundaan ini. Juga ada janji keluarga atau urusan bisnis lain yang pada akhirnya jadi berantakan karena penundaan ini.

Kegaduhan yang terjadi sore itu berlanjut hingga malam. Penerbangan kami ke Bengkulu juga diumumkan mengalami penundaan 3 jam dan itu pun menimbulkan teriakan "huuu....." dari para calong penumpang. Itu artinya paling cepat kami baru bisa berangkat pada pukul 20.04 WIB. Entah kenapa kok penundaan bisa selama itu. Lalu sekitar sejam dua jam kemudian kegaduhan terjadi lagi dan kali ini merupakan bentuk kemarahan dari penumpang menuju Palembang. Disusul kembali dengan kemarahan dari mereka yang hendak ke Pekanbaru. Menjelang pukul 20 lalu terjadi keributan. Ternyata kembali calon penumpang yang akan menuju Medan. Penumpang yang satu rombongan dengan kami pun mulai berteriak-teriak seperti penumpang-penumpang dengan tujuan kota-kota di Sumatera itu.

Saya merasa capek dengan semua keributan. Sebenarnya sangat marah dan kesal pada pelayanan macam ini. Saya sudah menebak sejak semula bahwa tidak mungkin hanya sekedar persoalan terknis penerbangan. Sangat mungkin karena keinginan maskapai untuk membuat semua kursi di pesawat penuh semua hingga baru akan diberangkatkan. Lagi pula, ini saatnya libur panjang di akhir pekan. Tanggal 2 Juni merupakan hari libur nasional karena peringatan Kenaikan Isa Almasih. Otomatis hari Jumat keesokan harinya menjadi libur bersama yang akan berlanjut hingga hari Ahad. Tiket dengan harga mahal tentu bak musim panen bagi maskapai angkutan udara. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Saya hanya peduli dengan anak-anak saya yang mulai tak bisa diam karena jemu menunggu. Mereka berlarian kesana kemari. Saya khawatir mereka akan kecapean dan juga hilang ditengah kerumunan orang yang sedang emosi tinggi. Tentu saya tak ingin mereka sampai celaka karena terinjak atau malah terbanting di salah satu sudut karena ketidaksengajaan orang-orang yang sedang kecewa.

Menunggu selama 3 jam ternyata membuat hati saya penat. Sejak selepas lebaran Idul Fitri tahun lalu saya menjalankan tugas penelitian lapangan di berbagai daerah di Indonesia bagian Timur dan Tengah. Eloknya, penerbangan kami selalu menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Saya bangga dengan maskapai ini yang merupakan simbol transportasi udara Nusantara milik pemerintah. Pelayanan baik, meski pernah satu kali kami harus marah pada petugas bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena ketidakjelasan Gate untuk keberangkatan. Itupun kami sadari kemudian disebabkan karena ketidakberesan dalam pengelolaan bandara hingga tak ada kepastian tempat parkir pesawat. Hal semacam ini tak hanya terjadi di Makassar, di bandara Soekarno Hatta pun sudah menjadi biasa penumpang harus berpindah dari Gate yang tertera di Boarding Pass ke Gate dimana pesawat yang akan digunakan mendapat tempat parkir. Hal ini merupakan gambaran pengelolaan yang belum sempurna--untuk tidak mengatakan buruk--bandara-bandara yang katanya kelas internasional. Tak hanya itu, saya pikir ini semua cermin pemimpin-pemimpin negeri ini yang juga bisa jadi lebih buruk dalam mengurus Negara.

Hal yang lebih baik saya dapatkan dari layanan Garuda adalah keterlambatan dibayar dengan Executive Lounge yang membuat saya dan teman-teman satu tim yang akan ke Ambon November lalu harus rehat dan menikmati hidangan di ruang tuggu itu. Setidaknya, kami merasa mendapatkan kepastian bahwa pesawat memang tertunda karena keterlambatan pesawat yang datang dari daerah. Kenyamanan ruang tunggu dan hidangan itu sedikit mengobati. Dan yang pasti, meski kursi penumpang tidak semuanya terisi, pesawat dari maskapai ini tetap melakukan penerbangan.

Maskapai lain yang pernah saya dan keluarga tumpangi kadangkala juga mengalami penundaan penerbangan. Hanya saja tidak separah yang dilakukan oleh Lion Air. Kalau Lion Air terkenal suka menunda penerbangan, itu tandanya sudah telalu sering penumpang mengalami ini serta frekuensinya terlalu tinggi. Syukurnya, maskapai ini tidak menguasai penerbangan semua rute dan dengan ongkos relatif murah. Kalau tidak, tentunya kita hanya bisa menggerutu.

Saya teringat kecelakaan Lion Air di bandara Adi Sumarmo pada 30 November 2004 lalu. Peristiwa naas yang menewaskan puluhan orang termasuk pilotnya tersebut dibantah oleh pihak Lion Air sebagai satu kecerobohan dan mengabaikan standar keselamatan. Peristiwa itu membuat saya ngeri. Sebuah koran nasional memuat karikatur di pojok kiri bawah halaman muka dengan tulisan We make people cry. Tulisan tersebut merupakan plesetan dari semboyan We make people fly yang dijual maskapai ini.

Manajemen di darat yang kacau balau bukan tidak mungkin bisa menyebabkan kekacauan dalam penerbangan di udara. Dan jika fatal, sangat mungkin nyawa bisa jadi taruhannya.

Jika Mandala Air, yang menurut seorang teman memiliki layanan terbaik kedua setelah Garuda, telah mengalami tutup buku, saya berharap maskapai-maskapai lain dapat memberikan layanan tak kalah memuaskan bagi para pengguna jasa angkutan udara di Indonesia. Ungkapan teman lama saya pada awal tulisan ini "Lie on air" yang mungkin maksudnya Lion Air suka bohong tentu harus mendapatkan perhatian dari pihak manajemen maskapai ini jika tak mau terus menerus mengalami kemerosotan kepercayaan. Saya kecewa, tapi saya masih berharap Lion Air mau belajar dari kekecewaan penumpang-penumpangnya.

Tambahan informasi, 11 Juli 2011:
Lion Air juga dilaporkan ke Komnas HAM oleh DPP Persatuan Tunanetra Indonesia terkait diskriminasi yang sering mereka terima saat ingin melakukan penerbangan menggunakan maskapai itu. Lihat beritanya di sini.

Read More......

• 1 comments »

Oktober lalu, seorang teman aktivis perempuan yang mendampingi petani di pedesaan Yogyakarta dan Jawa Tengah bercerita kalau ada perempuan yang tidak dapat mengakses secara penuh bantuan pertanian dari Pemerintah. Petani pedesaan di sana mengalami diskriminasi karena mereka adalah janda.

Bantuan pertanian berupa pupuk dari pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) turun hingga ke masyarakat melalui pemerintah desa. Dalam hal pembangunan pertanian di desa, masyarakat membuat kelompok tani-kelompok tani untuk mendapatkan bantuan. Di dalam kelompok petani, setiap keluarga hanya diwakili oleh satu orang kepala keluarga. Di beberapa desa, perempuan janda yang menjadi pencari nafkah untuk keluarganya tidak dapat dianggap sebagai kepala keluarga. Masyarakat masih menilai bahwa yang boleh menjadi kepala keluarga hanyalah seorang lelaki, seorang suami sekaligus ayah dalam keluarganya. Ini menjadi masalah krusial bagi keluarga yang tidak memiliki suami atau ayah.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), sebuah NGO yang mendampingi dan memberdayakan perempuan kepala keluarga, ada sekitar 13 - 17 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan (Pekka, 2009). Mereka yang terhitung sebagai perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang ditinggal cerai, suaminya sakit hingga tak bisa mencari nafkah, janda ditinggal meninggal, perempuan lajang namun pencari nafkah untuk keluarganya, serta perempuan yang ditinggal suaminya untuk merantau atau hal lain namun lama tak jelas keberadaannya.

Ketika menghadapi kondisi di atas, seorang perempuan mau tak mau harus berjuang menghidupi keluarganya. Mereka bekerja sebagai pencari nafkah untuk kelangsungan hidup diri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 masih menilai kepala keluarga adalah laki-laki. Budaya masyarakat di Indonesia yang masih bias patriarkhi juga mengabaikan entitas perempuan yang mengambil alih fungsi seorang laki-laki (kepala keluarga) untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Akibatnya, perempuan kepala keluarga seringkali mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dalam keluarga bahkan di dalam masyarakatnya. Tidak diperhitungkan keberadaannya dalam kelompok tani seperti terjadi di salah satu desa di Yogyakarta adalah contohnya.

Di tempat tinggal saya, di pinggiran Jakarta, gang tempat kami tinggal dikenal sebagai gang janda. Sebabnya, dibandingkan dengan gang-gang lain di komplek perumahan ini, gang kami memiliki paling banyak janda (ditinggal mati suami). Mereka harus mencari nafkah untuk biaya sekolah anak-anaknya antara lain dengan berjualan atau membuka warung nasi kecil-kecilan di pagi hari. Pada satu rapat rukun tetangga (RT) tahun lalu, keputusan rapat yang dihadiri oleh kepala keluarga menyatakan kalau perempuan tidak boleh ikut mewakili keluarganya dalam rapat rutin RT setiap bulannya. Padahal, rapat RT seringkali membuat keputusan-keputusan yang menyangkut semua warga. Dengan demikian, jika keluarga janda ini tidak ada yang mewakili dalam rapat, berarti mereka harus menerima begitu saja semua keputusan rapat RT, dan  mereka pun wajib menjalankan keputusan-keputusannya. Terlihat jelas kalau perempuan janda tidak diakui sebagai kepala keluarga serta suaranya tidak dihargai. Padahal, tempat tinggal kami masih terhitung daerah perkotaan.

Tujuan pembangunan milenium yang dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin dunia dan diupayakan untuk tercapa pada tahun 2015, pada tujuan pertama memuat "pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem" (Eradicate extreme poverty and hunger). Pada tujuan ketiganya disebutkan "mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan" (Promote gender equality and empower women). Kasus sulitnya perempuan kepala rumah tangga mengakses bantuan pertanian di pedesaan menunjukan dengan jelas rentannya perempuan pada kemiskinan. Sangat mungkin mereka akan menjadi petani miskin karena kebijakan pemerintah di sektor pertanian sendiri selama ini sudah membuat bertani bukan pekerjaan yang membuat sejahtera. Impor beras saat petani di dalam negeri sedang panen dan harga pupuk membubung tinggi saat musim bercocok tanam merupakan dua dari sekian kebijakan pertanian yang memiskinkan. Di tambah lagi, saat adanya program bantuan  untuk para petani, ternyata perempuan tidak dapat mengaksesnya dengan baik karena mereka tidak diakui sebagai kepala keluarga. Sementara, perempuan di wilayah kota (urban) tidak memiliki suara dalam pertemuan di lingkungan mereka. Kondisi ini jelas menunjukan ketimpangan relasi gender yang masih melekat dalam nilai-nilai sosial di masyarakat.

Delapan tujuan pembangunan millenium yang disepakati dan dirumuskan pada Millennium Summit tahun 2000 agaknya akan sulit dicapai Indonesia pada 2015 nanti jika pemerintah masih belum berhasil membuat kebijakan yang baik. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 perlu direvisi untuk memungkinkan pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga. Demikian pula dengan pendidikan bagi masyarakat luas (baik formal dan informal) serta upaya-upaya menyadarkan masyarakat tentang kesetaraan lelaki dan perempuan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah selain yang sudah dilakukan oleh NGO perempuan. Kemiskinan di negeri ini lebih banyak dialami dan diderita kaum perempuan, dari pedesaan hingga perkotaan. Menghargai perempuan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah serta menghormati kesetaraan perempuan dan laki-laki hanyalah sebagian kecil upaya untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana menjadi tujuan dari pembangunan millenium.

Read More......

• 0 comments »

Apakah ada sumbangsih Pembantu Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap ekonomi nasional? Pertanyaan ini terus muncul dan membutuhkan jawaban di tengah-tengah upaya mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT).

Setiap keluarga yang suami istri bekerja di luar rumah, baik sebagai pegawai sebuah instansi atau perusahaan, maupun memiliki usaha sendiri, pekerjaan di wilayah domestik diserahkan pada PRT. Mulai dari menyapu rumah, merawat anak serta mengantar ke sekolah, mencuci pakaian, memasak dan urusan-urusan rumah lainnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PRT ini telah membuat pekerjaan-pekerjaan pencari nafkah keluarga (suami, istri atau suami dan istri) menjadi lancar karena urusan domestik mereka telah ditangani oleh PRT.

PRT telah turut berperan dalam memungkinkan suami-istri dalam sebuah keluarga bisa bekerja dengan leluasa. Suami-istri yang yang bekerja ini akan meningkatkan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan menambah pendapatan nasional.[1] Demikian pula dengan PRT yang dengan profesi yang ia tekuni, ia memiliki penghasilan dan dengan demikian mampu mengkonsumsi dan investasi yang tentunya memiliki pengaruh dalam pendapatan nasional.[2]

Data pendapatan nasional merupakan alat untuk mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional. Data Pendapatan nasional dapat digunakan untuk melihat berbagai sektor perekonomian suatu negara, apakah ia merupakan negara industri, pertaninan, atau negara jasa. Data itu juga dapat dipakai untuk membandingkan kemajua perekonomian dari waktu ke waktu, membandingakn perkonomian antarnegara atau antar daerah, serta sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

PRT adalah pekerjaan dalam sektor jasa. Sama halnya dengan TKI yang bekerja di beberapa negara tetangga, mereka berprofesi sebagai PRT yang merupakan sektor jasa juga. Jika sumbangsih TKI terhadap ekonomi nasional dapat dihitung besarnya devisa yang dihasilkan (dilihat dari remitansi). Pada tahun 2008 saja, TKI memberikan devisa 130) trilyun rupiah.[3] Angka sumbangan devisa kedua setelah Migas (180 trilyun rupiah). PRT dalam negeri tentunya memiliki sumbangan ekonomi yang tak kalah signifikan karena peran mereka yang memberikan peningkatan produktifitas angkatan kerja karena urusan domestik telah dialihkan ke PRT. Angka-angka tersebut memang belum pernah disebutkan dalam sensus atau pendataan yang serius oleh lembaga yang kridibel seperti BPS. Tentunya pendataan secara lebih cermat menjadi rekomendasi penting untuk melihat peran strategis PRT dalam ekonomi nasional.

Baik TKI (yang kebanyakan berprofesi PRT di luar negeri) maupun PRT di dalam negeri belum mendapatkan perlindungan yang memadai untuk pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja maupun perlindungan atas pelanggaran hak-hak mereka sebagai manusia. Pelecehan seksual, penganiayaan, upah di bawah standar, penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya tidak sedikit dialami oleh PRT. Perlindungan yang sistematis dan menyulurh sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi semua itu. Memahami kontribusi PRT terhadap ekonomi nasional merupakan satu langkah untuk meyakinkan pemerintah bahwa keberadaan PRT harus diakui dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi. Bagi masyarakat luas yang mempekerjakan PRT juga perlu mengetahui peran penting PRT ini terhadap ekonomi keluarga mereka.



Catatan Akhir:

* Tulisan ini merupakan kerangka acuan diskusi dengan tema yang sama, yang diselenggarakan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta pada 14 Desember 2010.

[1] Lihat tiga pendekatan untuk mengetahui pendapatan negara di http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional (diakses pada tanggal 6 September 2010 pukul 11.20 wib)

[2] Lihat juga Rumus Menghitung PDB, PNB, PNN, Pendapatan Nasional, Individu Dan Pendapatan Dapat Dibelanjakan di http://organisasi.org/rumus-menghitung-pdb-pnb-pnn-pendapatan-nasional-individu-dan-pendapatan-dapat-dibelanjakan (diakses pada tanggal 6 September 2010 pkl.11.35 wib)

[3] KompasTv.com, 15 Desember 2008

Read More......

• 0 comments »

Edward Burnett Tylor, memahami kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menilai kebudayaan merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.[1]

Kamus Sosiologi Modern mendifinisikan kebudayaan sebagai:

The total, generally organized way of life, including values, norms, institutions, and artifacts, that is passed on from generation to generation by learning alone.[2]

Menurut Herskovits, kebudayaan terbentuk dalam waktu yang panjang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Andreas Eppink menilai kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, termasuk segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.[3]

Dari berbagai definisi para ilmuan di atas, terlihat bahwa sebuah kebudayaan memakan waktu yang cukup panjang untuk menjadi sebuah nilai, norma sosial, dan pengetahuan yang diyakini dan menjadi rujukan bersama berupa sebuah sistem sosial. Perwujudan kebudayan itu sendiri berupa benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.[4]

Dalam masyarakat, nilai-nilai sosial dari sebuah budaya juga mengatur hubungan sosial dan keluarga antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada umumnya hubungan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat di Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki, yang berarti nilainya lebih rendah. Nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat ini pada akhirnya ikut mendukung, bahkan penyebab terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Berikut ini beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan erat dengan nilai-nilai budaya suatu masyarakat.

Di Bali, anak perempuan yang sudah kawin dan keluar dari lingkungan keluarganya, maka ia tidak berhak mewaris karena ia sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab keluarga pihak suami selama perkawinannya langgeng.[5]

Di masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk menikahi seorang perempuan, calon mempelai laki-laki harus memberikan mas kawin yang dalam bahasa setempat disebut "belis". Belis ini berupa uang, emas batangan atau perhiasan, sejumlah ternak dan atau barang-barang berharga lainya.[6] Semakin besar nilai belis menunjukkan semakin tinggi tingkat sosial-ekonomi keluarga si laki-laki. Pihak laki-laki harus bisa menaksir tingkat sosial-ekonomi keluarga calon istrinya, sehingga keluarganya dapat memperkirakan seberapa besar nilai belis yang harus mereka sediakan, atau memahami nilai belis yang diminta oleh keluarga perempuan.

Menurut informasi dari Yn, seorang aktivis perempuan yang berasal dari Manggarai, Flores Barat, NTT, Belis dikumpulkan secara gotong-royong oleh perempuan-perempuan saudara ayah dari calom mempelai laki-laki. Dari pihak calon mempelai perempuan, penerima belis sendiri adalah paman dan orang tuanya. Bahkan, seringkali pamannya memperoleh bagian yang jauh lebih besar daripada kedua orang tuanya.

Dalam perkembangannya, belis yang semula merupakan mas kawin, menjadi semacam alat tukar untuk membeli si perempuan. Ketika si perempuan telah resmi masuk menjadi bagian dari keluarga laki-laki, tak sedikit perempuan diperlakukan seperti 'budak' oleh anggota keluarga laki-laki. Kesannya, si perempuan sudah dibeli sehingga ia bisa diperlakukan seenaknya, seperti budak yang mengerjakan apapun di rumah tangga keluarga suaminya. Bahkan ketika keluarga suami menganggapnya tidak bisa menjadi istri yang baik dan mendapatkan kekerasan, keluarga si perempuan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Sebabnya? Karena keluarga si perempaun telah mendapatkan belis sebagai alat tukar dan menyerahkan sepenuhnya anak perempuan mereka.

Di Aceh Kawin Cina Buta adalah contoh lain dari praktik kekerasan terhadap perempuan yang berbasis pada budaya. Kawin Cina Buta adalah perpaduan pemaksaan cerai dan pemaksaan perkawinan. Ikatan perkawinan harus putus ketika telah jatuh talak 3 oleh pihak suami kepada istrinya. Dengan demikian, untuk rujuk kembali, maka keduanya harus menikah dengan pihak lain yang kemudian harus dipastikan kalau mereka dengan pasangannya masing-masing telah malakukan hubungan seksual dengan tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi kondom. Pernikahan dengan pasangan masing-masing untuk kembali ke pasangan sebelumnya itulah yang disebut sebagai kawin cina buta. Menurut sejumlah ulama setempat, pernikahan ini merupakan hal wajib dilalui bagi pasangan yang beragama Islam yang akan rujuk kembali.

Pada praktiknya, untuk bisa malakukan praktik kawin cina buta, si perempuan harus membayar sejumlah uang kepada calon suaminya. Terpaksa menjadi istri bagi seorang laki-laki pasangan kawin cina buta bukanlah hal yang membahagiakan. Bahkan ketika harus melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak ia cintai pun merupakan hal menyakitkan. Jika telah kawin dengan pasangan kawin cina buta, belum tentu si suami barunya ini mau menceraikannya sehingga ia tak bisa segera kembali ke suami sebelumnya. Juga, suami sebelumnya belum tentu mau menerimanya kembali setelah ia menjalani kawin cina buta, apalagi kalau ia akhirnya mengandung benih anak dari hasil berhubungan dengan suami kawin Cina Buta itu. Perlu dicatat, setelah bercerai dengan suami kawin cina buta, si perempuan harus menunggu masa iddah sepanjang 3 bulan 10 hari sebelum ia bisa menikah lagi dengan suami sebelumnya. [7]

Adat masyarakat Bali, seperti pengaturan hak waris di atas berdasarkan pada nilai-nilai agama Hindu yang mereka anut di sana. Demikian pula dengan Kawin Cina Buta, yang berangkat dari satu pemahaman mengenai nilai-nilai yang dianut dalam ajaran Islam. Seringkali, pemahaman akan satu ajaran agama itu menjadi sumber persoalan. Pemahaman akan ayat-ayat suci atau ajaran yang bias gender, lebih mengemuka untuk mempertahankan posisi yang lebih memuliakan laki-laki daripada perempuan. Pemahaman-pemahaman demikian lalu menjadi sumber pengaturan dalam adat istiadat yang membentuk satu kebudayaan masyarakat setempat.

Pemahaman-pemahaman akan relasi laki-laki dan perempuan yang patriarkhal telah ikut menyebabkan posisi perempuan dalam struktur masyarakat dan keluarga menjadi subordinat. Pada akhirnya, hak-hak perempuan dalam keluarga dan juga sosial menjadi terpinggirkan kalau tidak malah tak terpenuhi. Prioritas ada pada laki-laki: laki-laki sebagai pemimpin, sebagai orang yang mengenyam pendidikan tinggi, hak reproduksi lebih diperhatikan, sebagai pengambil keputusan publik maupun keluarga, bahkan sebagai pihak yang harus mendapatkan pelayanan dari pasangannya.

Cerita-cerita di atas merupakan beberapa fakta mengenai kekerasan yang dialami perempuan di berbagai daerah karena budaya masyarakat setempat. Saat ini saya bersama dengan teman-teman di lembaga tempat kami bekerja sedang mencoba untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena faktor budaya: adat istiadat masyarakat setempat. Dengan adanya peta kekerasan berbasis budaya ini, harapannya advokasi untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dapat dilakukan dengan lebih baik dan tentunya dengan pendekatan budaya setempat. Upaya ini akan dimulai dengan melakukan diskusi, atau lebih tepatnya konsultasi, dengan teman-teman serta mereka yang menggeluti isu kebudayaan lokal dan memiliki pengetahuan berkaitan dengan peran dan posisi perempuan di masyarakatnya.

Proses identifikasi ini akan melibatkan kawan-kawan internal, lembaga mitra yang bergerak dalam women's rights issues, akademisi, peneliti, dan mereka yang dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bergelut pada isu budaya dan kekerasan terhadap perempuan. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi acuan untuk proses selanjutnya, yakni melaksanakan program Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya di Indonesia.


Catatan akhir:

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya, diakses pada 17 Maret 2010
[2] http://courses.ed.asu.edu/margolis/spf301/definitions_of_culture.html, diakses pada tangal 17 Maret 2010
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ni Ketut Sri Utari, SH.MH, Mengikis Ketidakadilan Gender dalam Adat Bali. Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender se Indonesia (APPHGI). Tgl 18-20 September 2006, di Surabaya
[6] lihat misalnya tulisan Gesit Ariyanto, BUDAYA ROTE: “Tu’u” Belis di Nusa Lontar di KOMPAS, 18 November 2008.
[7] Laporan Khusus untuk Aceh Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Sebagai Korban juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi (Komnas Perempuan, April 2006), hal. 54 - 55

Read More......

• 1 comments »

Akhir pekan lalu, saya dan istri membeli beberapa kebutuhan untuk kelahiran putra kedua kami. Saat itu, istri menyebut satu toko yang menurut informasi yang ia dapat merupakan toko yang menjual barang-barang yang sedikit lebih murah dibanding toko-toko lain yang menjual barang yang sama di sekitar sana. Toko itu terletak di sebuah kawasan niaga sebuah perumahan elit di timur Cibubur, Jakarta Timur.

Ketika melewati gerbang perumahan yang dijaga oleh beberapa satpam itu, betapa terkejutnya saya pada satu tanda lingkaran yang dibuat garis miring diamater menutupi gambar orang bersepeda motor di dalamnya. Di bawah gambar tertulis: Ojek dilarang masuk. Tegas sekali larangan itu. Ojek yang merupakan alat transportasi kawasan yang paling praktis dan cepat ternyata dilarang di kawasan itu. Mungkin saja larangan itu berkaitan dengan keamanan bagi penghuni kawasan dengan rumah-rumah besar namun tak sedikit hanya ditempati oleh pekerja rumah tangga (PRT), bahkan ada yang kosong tak berpenghuni. Asumsinya, semua penghuni perumahan memiliki kendaraan pribadi sehingga tak membutuhkan alternatif angkutan. Namun, bagi saya pribadi larangan ini adalah satu bentuk diskriminasi yang seharusnya tak boleh terjadi.

Beberapa kawasan perumahan memang menyediakan angkutan kawasan. Sebut saja perumahan Kota Wisata. Perumahan elit ini menyediakan angkutan itu, namun warga tetap saja memerlukan ojek sebagai alat transportasi alternatif. Selain lebih cepat karena tak perlu berkeliling kawasan namun langsung menuju rumah, juga karena angkutan kawasan datang tidak dalam jeda yang singkat. Ojek akhirnya menjadi satu kebutuhan. Ada demand maka ada supply.

Masalah keamanan, perumahan dengan pengamanan satpam di setiap cluster kawasan tentunya tak begitu mengkhawatirkan. Jika pun tukang ojek sering melintas, sebagai mana tamu yang datang, biasanya dimintai tanda pengenal atau dicatat ciri-cirinya oleh satpam yang ada. Jika memiliki langganan, tentunya ia akan sering keluar-masuk, dan satpam seharusnya mengetahui itu. Sungguh, tak perlu ada kekhawatiran.

Pelarangan ojek untuk masuk ke dalam kawasan menunjukkan satu bentuk tuduhan secara tidak langsung bahwa para pencari nafkah dengan menawarkan jasa mengantar orang dengan sepeda motor ini adalah mereka yang "pasti" melakukan kejahatan. Bisa jadi ini adalah permintaan segelintir warga atau pun memang "fasilitas" kenyamanan yang ditawarkan pengelola perumahan. Namun, siapa yang dapat memastikan kalau mereka adalah pelaku kejahatan?

Melarang ojek masuk kawasan sama niatnya dengan pelarangan terhadap pemulung. Harus diakui, memang ada kejadian di mana pemulung membawa pergi beberapa barang berharga milik warga. Namun, sekali lagi, tak semua pemulung berbuat jahat melakukan pencurian atau kejahatan yang lain. Mereka, para pemulung itu, adalah penyelamat lingkungan. Mereka memungut kardus, bungkus plastik, botol-botol bekas dan barang-barang tak terpakai lagi yang kelak akan jadi barang-barang bermanfaat setelah mengalami proses daur ulang.

Kita sepatutnya berterima kasih pada pemulung. Atas jasa mereka, sampah-sampah yang kita buang tak langsung mengotori dan menyakiti bumi ini. Mereka yang begitu benci pada pemulung karena ketakutan hartanya dicuri belum tentu adalah mereka yang ramah pada bumi, dan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin secara sosial status kepemilikan harta mereka yang melarang pemulung masuk lebih tinggi kedudukannya, namun dalam hal kesadaran melestarikan bumi untuk anak-cucu kita nanti juga belum pasti mereka memiliki.

Mengamati pelarangan di mana-mana ini, sepertinya ada upaya untuk melestarikan sekat-sekat antarkelas dalam masyarakat. Sekat itu bisa antara penghuni perumahan "elit" dengan para kelas ekonomi paling bawah seperti para pemulung atau tukang ojek. Bisa juga dalam bentuk yang lain berupa akses untuk mendapatkan layanan publik yang saat ini telah banyak diserahkan pengelolaannya pada pihak swasta. Pihak swasta, yang dengan kerakusan pada akumulasi keuntungan tidak akan mudah memberikan akses kepada mereka yang tidak memberikan keuntungan.

Jika kepentingan publik telah diserahkan pada swasta, maka layanan publik yang masih dijalankan oleh Pemerintah biasanya tetap tidak mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Inilah skenario kapitalisme neoliberal yang menjadikan subsidi pemerintah sebagai duri dalam daging yang harus dilenyapkan. Karena itu, kesepakatan hutang Pemerintah Indonesia dengan IMF dan lembaga moneter lainnya jelas menyebutkan tak boleh ada lagi pemberian subsidi. Pencabutan subsidi adalah kewajiban Pemerintah lainnya di samping menyerahkan pengelolaan kepentingan publik kepada swasta.

Sebut saja sekolah-sekolah di wilayah Jabodetabek yang mulai berstatus internasional atau sekolah unggulan. Jika bukan milik swasta maka ia adalah sekolah-sekolah negeri yang iuran wajibnya tak mungkin dapat terbayar oleh para pemulung atau tukang ojek. Sekolah murah untuk kaum miskin dengan subsidi yang telah terkurangi adalah sekolah yang paling banyak dapat diakses oleh anak-anak tukang ojek dan pemulung.

Rumah sakit pun demikian. Susah sekali untuk menemukan rumah sakit pemerintah yang mau memberikan pelayanan yang baik pada orang-orang miskin. Bahkan yang dirawat dengan menggunakan kartu tanda keluarga miskin pun harus ikhlas untuk dibedakan standar pelayanan minimal dengan mereka yang mampu membayar dengan lebih mahal untuk mendapatkannya.

Di rumah sakit-rumah sakit swasta, untuk mendapatkan pelayanan Anda harus menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit untuk menjamin bahwa biaya perawatan dapat dibayar oleh keluarga si sakit. Besar deposit biasanya sebanyak biaya perawatan selama 10 hari. Jika tak dapat membayarkan uang deposit ini, jangan harap Anda akan mendapatkan perhatian yang manusiawi dari para tenaga medis di rumah sakit.

Tak perlu membuat tanda larangan dan menuliskannya dengan huruf-huruf berukuran besar sebagaimana larangan masuk bagi tukang ojek di kawasan perumahan elit di timur Cibubur itu. Fenomena akses ke sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit dengan layanan yang layak jelas menunjukkan larangan nyata bagi sebagian besar masyarakat kita. Meminjam bahasa aktivis HAM dari dari Yogyakarta, Eko Prasetyo: "Orang Miskin Dilarang Sekolah" dan "Orang Miskin Dilarang Sakit."

Catatan:
1. Gambar sampul buku Orang Miskin Dilarang Sakit saya ambilkan dari sini.
2. Istri saya trauma atas kejadian Prita Mulyasari dan beberapa orang lainnya yang dituntut karena mengemukakan pendapat. Karena itu, saya pun tidak mendapat izinnya untuk memotret tanda larangan masuk bagi tukang ojek.

Read More......

• 7 comments »

“My employer didn’t allow me to go back to Indonesia for six years and eight months…. I never got any salary, not even one riyal ... My employer never got angry with me, she never hit me. But she forbade me from returning to Indonesia.”
– Siti Mujiati W., Indonesian domestic worker, Jeddah, December 11, 2006

Selasa, 08 Juli 2008, saya menghadiri undangan peluncuran laporan penelitian mengenai kondisi Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari Asia di Arab Saudi. Laporan yang diberi judul Seolah Saya bukan manusia atau As if I am not human ini merupakan hasil penelitian Human Rights Watch (HRW) selama tahun 2006 - 2008. Nisha Varia, orang yang melakukan penelitian ini hadir untuk memaparkan hasil temuannya selama melakukan penelitian di Arab Saudi dan negara pengirim Indonesia, Sri Lanka, Filipina dan Nepal. Laporan penelitian dari HRW mengupas kondisi buruh migran PRT yang hak-haknya dilanggar.

Menurut perkiraan, ada sekitar 1,5 juta pekerja rumah tangga "asing" yang ada di Arab Saudi. Kondisi Rumah tangga di Arab Saudi yang selalu tertutup menjadi kesulitan tersendiri bagi PRT yang mengalami pelecehan atau kekerasan (fisik dan/atau seksual) oleh majikan dan keluarganya. Keadaan lebih parah lagi ketika diantara mereka bekerja justru layaknya budak: tidak digaji, kurang istirahat, tidak mendapatkan makanan yang memadai, bahkan tidak ada layanan kesehatan ketika mengalami sakit. Kondisi yang dialami PRT tidak diketahui oleh tetangga, apalagi aparat setempat.

Dalam pengalaman saya bekerja di dalam Migrant Workers Issues, sering pula terjadi PRT dihukum cambuk bahkan terancam hukuman mati karena mempertahankan kehormatan diri dari ancaman pemerkosaan, atau "terpaksa" membunuh majikan karena bertahan dari penyiksaan yang sudah tidak kuat lagi ia tahan. Pernah seorang teman dari Cianjur Selatan yang pernah bekerja di sana bercerita, ia mengalami patah kaki karena terjun dari lantai 2 rumah sebab menghindari usaha penyiksaan.

Kondisi buruk PRT itu juga terjadi karena kebijakan yang tidak mengakui PRT sebagai pekerja yang harus mendapat perlindungan yang cukup, baik di negara Arab Saudi maupun negara-negara pengirim termasuk Indonesia. Untuk di Indonesia saja, kondisi buruk yang dialami sudah sejak masa penampungan. Calon buruh migran direkruit oleh calo-calo Perusahaan Jasa Pengiriman Ternaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang datang hingga ke desa-desa. Banyak diantara yang ikut mendaftar adalah anak-anak, yang dalam surat-surat identitas keterangan tentang diri mereka telah menjadi palsu. Lalu calon buruh migran itu dibawa ke penampungan. Sejatinya, di penampungan itu mereka dilatih banyak keterampilan dan diberi pengetahuan sehingga ketika sampai di tempat tujuan sudah terampil serta memahami kondisi yang akan mereka hadapi. Namun nyatanya, mereka justru hanya mendapatkan sertifikat tanda telah lulus pelatihan, dan siap diberangkatkan setelah dapat giliran untuk dikirim. Di penampungan, mereka dikurung seperti dipenjara. Fasilitas di dalam penampungan sangat tidak layak untuk menjadi tempat tinggal.

Kebanyakan calon buruh migran telah menyetor uang jutaan rupiah untuk biaya pemberangkatan. Kalau pun tidak membayar, biasanya gaji mereka selama sekitar 7 bulan atau lebih diambil oleh PJTKI dan PJTKA (rekanan PJTKI di luar negeri) sebagai pengganti biaya pemberangkatan.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat datang terlambat pada acara peluncuran laporan. Namun ia menguatkan temuan yang ada mengenai kondisi buruh migran asal Indonesia. "Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan," katanya.

Kemiskinan di tanah air telah mendorong orang untuk keluar dari desanya, bermigrasi ke kota-kota, bahkan ke luar negeri, meski kemampuan hanya memungkinkan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Status PRT bukanlah sesuatu yang hina. Ia adalah pekerja dan karenanya ia harus mendapat pengakuan sebagai pekerja dan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja. Pasar tenaga kerja di pabrik-pabrik atau rumah tangga lebih banyak memberi peluang bagi kaum perempuan. Pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, menjaga anak dan orang tua, mencuci, atau aktivitas di dapur dipahami dan "disepakati" sebagai wilayah kerja bagi kaum perempuan. Kesibukan bekerja yang makin bertambah bagi perempuan dan laki-laki yang berumah tangga, terutama di kota-kota di tanah air dan di luar negeri, menjadikan PRT sebagai satu kebutuhan. Karena itu pula kebutuhan negara-negara di Timur Tengah, Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Taiwan, akan PRT dari Indonesia semakin bertambah. Pemerintah Indonesia yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang miskin (secara ekonomi dan keterampilan) lebih senang mengirim buruh ke negara-negara itu.

Tulisan ini bukan merupakan ringkasan dari laporan penelitian itu serta jauh dari lengkap untuk menggambarkan kondisi buruh migran PRT asal Indonesia. Bagi Anda yang tertarik, laporan lengkap dalam versi bahasa Inggris dapat Anda peroleh di sini. Laporan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dapat diperoleh di sini

Acara kemarin adalah kali kedua saya bertemu dengan Nisha Varia. Pertama kali saya bertemu dengannya 2 tahun lalu, dalam satu dialog yang mendatangkan Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak-hak kaum migran (UN Special Rapporteur on Human Rights of Migrants). Ia peneliti senior di HRW dan sangat menyukai musik pengiring pertunjukan Ila Galigo yang ia simpan di laptop kecilnya. Ia begitu gembira mengetahui saya juga telah menonton pertunjukan teater itu, "Sebuah hikayat kepahlawanan dari Sulawesi Selatan." Mereka yang bekerja sebagai buruh migran di negeri orang, dengan sistem perlindungan yang kurang memadai, bahkan tidak jarang yang pulang dengan penderitaan, pemerintah Indonesia telah memberi gelar pada mereka sebagai "Pahlawan Devisa".

Read More......

• 8 comments »

Orang Bengkulu asli, terutama di kota Bengkulu, memiliki filosopi hidup yang unik. Sederhana tapi juga menarik, serta mengandung pandangan hidup yang dalam. Beginilah bunyinya:

Ikan sejerek
Bere secupak
Rokok Gudang Garam sebatang
Madar...

Ikan sejerekmaksudnya adalah ikan hasil tangkapan (biasanya memancing di sungai, rawa, atau di laut), diikat dengan tali wi (rotan) yang masih kecil (seukuran lidi kelapa). Ikan pertama diikat dengan salah satu ujung wi dari lubang insang dan keluar dari mulutnya. Ikan-ikan lainnya disusun dengan cara memasukkan ujung wi satu lagi dari lubang insang menembus ke mulutnya. Lalu sejerek ikan itu terlihat susunan ikan yang dibawa dengan seutas tali wi. Jerek ini sebenarnya tidak hanya menggunakan wi, namun bisa juga dengan sebuah lidinau (aren), dahan kecil semak-semak yang ditemui atau lainnya yang bisa menjerek ikan.


Bere adalah beras. Huruf epertama diucapkan seperti melafazkan kata "belajar" atau "senjata". Huruf ekedua berbunyi seperti kita mengucapkan kata "ekologi" atau "pepes".

Cupak adalah ukuran yang setara dengan satu setengah liter. Secupak berarti satu setengah liter.

Dahulu, Gudang Garam merupakan salah satu merek dagang rokok yang diakrabi oleh kelompok masyarakat yang perokok. Untuk itulah ia menjadi salah satu merek yang diinginkan untuk dinikmati oleh kelompok masyarakat itu.

Madarberarti istirahat. Dalam bahasa Kaur atau Bintuhan berarti tulik. Atau tidur. Tapi madarini memiliki makna beristirahat, melepas lelah, namun betul-betul melepaskan beban hidup setelah seharian menjalani dan menikmati.

Bagi saya, filosopi hidup ini menggambarkan kesederhanaan orang Bengkulu dalam menjalani hidup. Hidup selalu mengambil segala sesuatu dari alam secukupnya, tidak melebihi dari ukuran yang menjadi kebutuhan. Ikan sejerek menggambarkan orang mengambil kekayaan alam berupa ikan hanya sekedar untuk makan sekeluarga. Sejerek ikan jamak hanya sekitar lima sampai belasan ikan ukuran sedang (tak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa).

Untuk ukuran keluarga batih, bere secupak cukup untuk makan dua tiga hari. Maka bere sebanyak itu cukuplah untuk menjalani hidup.

Bagi perokok, makna sebatang rokok bisa merupakan ungkapan bahwa dengan hanya merokok sebatang dalam sehari sudah terasa cukup. Tidak perlu menjadi perokok berat yang menghabiskan tidak kurang dari satu bungkus setiap harinya.

Setelah mendapatkan ikan sejerek, bere secupak, dan sebatang rokok, rasanya sudah cukup pencarian rezeki hari ini. Sehingga, selanjutnya adalah madar, beristirahat, atau memanfaatkan waktu untuk bercengkrama dengan orang di sekelilingnya.

Betapa sederhananya hidup. Tidak perlu ngotot bekerja membanting tulang mati-matian serta mengeksploitasi kekayaan alam tanpa henti dan tanpa hati nurani, namun demikian hidup ini bisa begitu indah dijalani. Apa yang diperoleh segera dinikmati. Jika memang ada lebihnya, maka itu bisa disimpan untuk beberapa hari kedepan. Dengan demikian pengelolaan penghasilan juga ada, memisahkan yang untuk dinikmati hari ini serta ada pula yang perlu disimpan (saving ). Tidak ada perilaku eksploitatif di dalamnya. Tidak pula ada keserakahan. Sangat sederhana bukan?

Mungkin sebagian besar orang akan menilai orang Bengkulu yang masih memegang filosofi hidup di atas adalah manusia-manusia primitif. Bertentangan dengan kehidupan orang moderen yang serba akumulatif dalam pencapaian (terutama dalam materi), selalu memacu percepatan, serta habiskan yang ada kalau perlu sampai tandas. Persaingan adalah satu sumber energi yang luar biasa dalam upaya memperoleh sebanyak-banyaknya. Tidak peduli kanan kiri, yang ada hanya memikirkan diri sendiri. Tak ada waktu untuk membangun relasi secara lebih intim, yang ada adalah relasi kepentingan dimana orang selalu politis dalam mengembangkan pergaulan terutama untuk kepentingan ekonomi.

Wajar saja ketika angka tekanan hidup (stres) masyarakat yang disebut moderen jauh lebih tinggi daripada mereka yang dinilai berada pada arah pendulum mendekati primitif. Masyarakat moderen terasosiasikan pada kota dan masyarakat primitif terasosiasikan pada masyarakat desa. Sayangnya,keserakahan orang kota dan moderen itu telah menimbulkan dampak buruk pula pada masyarakat primitif dan desa. Pembangunan vila-vila di pegunungan telah menyebabkan banjir dan longsor, kebijakan menekan harga beras di pasaran untuk orang kota telah menyebabkan petani tak mampu memetik keuntungan bertani karena harga produksi lebih tinggi daripada harga jual, ataupun gaya hidup orang kota yang dipaksa ditiru oleh orang-orang desa lewat tayangan-tayangan televisi yang menyerbu dari ruang-ruang keluarga.

Ah... filosofi hidup itu, masih adakah yang kukuh teguh menjalankannya?


Keterangan:
Orang Bengkulu kota, terutama di pesisir pantai, mengucapkan hurup r dengan sumber suara dari pangkal tenggorokan. Orang-orang di sini menyebutnya r berkarat. Untuk lebih jelasnya, silahkan unduh (download) file contoh lafalnya disini.

Read More......

• 2 comments »

Tadi siang saya membaca salah satu posting di milis Jurnaslisme. Isinya mengenai Kapolda Jabar yang menertibkan aparat polisi di bawah jajaran Kepolisian Jawa Barat untuk tidak melakukan Korupsi. Saya tertarik untuk menanggapi hal ini dengan menceritkan pengalaman saya di kantor Polisi dan Samsat Kabupaten Bogor, tempat dimana saya bermukim saat ini.

Pada 8 Februari lalu saya ke Samsat Kabupaten Bogor di Cibinong untuk membayar pajak sepeda motor. Namun sebelumnya, pada hari yang sama, saya menemani seorang teman yang hendak membuat SIM di kantor polisi Cibinong.

Sepanjang perjalanan, teman saya ini menceritakan bahwa ia sudah menyiapkan uang sejumalh 250rb untuk SIM. Tarif dari polisi yang mengurus dan calonya memang segitu. Namun setibanya di kantor polisi, ternyata orang-orang mengantri untuk membuat SIM banyak sekali. Mereka dikejutkan oleh kebijakan baru bahwa harus mengikuti prosedur tes sampai selesai untuk memperoleh SIM. Tidak ada sogok menyogok dan tidak ada calo. Dari awal hingga akhir proses, kalau lulus, maka uang yang dikeluarkan sejumlah 75rb perak. Saya sangat puas mendengar berita ini dari salah seorang yang ada di kantor polisi itu.

Ada banyak yang tidak lulus tes praktik, termasuk teman saya. Mereka diminta untuk kembali lagi 1-2 minggu setelahnya. Namun karena telah mengikuti tes kesehatan, mereka sudah membayar uang sejumlah 15 ribu untuk tes itu. Tidak lebih.

Saya sendiri sedari awal memang tidak ingin membuat SIM karena memang tidak suka dengan percaloan serta urusan yang dipersulit yang selama ini saya dengar dan beberapa kerabat alami. Hingga sekarang saya tidak memiliki SIM. Ketika tahu ada ketegasan dari Polisi Jabar untuk tidak melakukan pungli, saya agak menyesal pula kenapa tidak sekalian ikut mendaftar ambil SIM. Antrian yang begitu panjang, serta harus membayar pajak motor di kantor Samsat yang berseberangan dengan kantor polisi itu, akhirnya saya memutuskan untuk membayar pajak dulu saja, sebab hari itu merupakan batas jatuh tempo saya harus membayar.

Setibanya di Samsat, antrian juga membludak. Namun saat di tempat parkir, ternyata di sana masih ada satu dua calo yang menawarkan jasanya. Masih ada pula orang yang menggunakan jasa mereka. Saya ikuti prosedur, hingga selesai. Sama-sama antri, dan sama-sama merasakan mengikuti "jalan yang benar".

Pada siang hari, usai shalat Jumat, saya kembali mengantri menunggu nama saya dipanggil untuk mengambil STNK karena pajak telah saya bayarkan. Di loket pengambilan STNK itu, ternyata polisi berseragam bergerombol sibuk melayani masyarakat yang tidak ikut prosedur. Polisi itu ternyata mengurusi pembayaran pajak baik dari calo maupun masyarakat yang datang pada mereka tanpa melalui loket-loket yang disediakan. Saya kesal luar biasa. Ternyata tetap saja ada praktik tidak menyenangkan ini. Karena polisi sibuk mengurusi pembayaran pajak secara liar, saya dan orang-orang yang menunggu panggilan tidak dilayani dengan alasan STNK yang mau diberikan belum ada. Lah, gimana mau ada kalau bagian loket pembayaran pajak dan polisi yang menyerahkan STNK yang sudah jadi itu malah sibuk melayani orderan liar masyarakat yang budaya disiplinnya sangat buruk itu.

Aparat polisi "nakal" dan masyarakat tak berkesadaran sama-sama merusak tatanan. Kebijakan Kapolda itu lambat laun akan seperti anget-anget tai ayam saja kalau masih ada aparat yang mau disuap dan masyarakat yang masih saja tidak memedulikan pentingnya prosedur yang harus ditaati oleh semua orang. Kekacauan-kekacauan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, dan membutuhkan kedisiplinan dari diri kita sendiri untuk memperbaiki.

-----------------------------------

Jangan Pernah Setori Saya
Pikiran Rakyat, 10 Februari 2008

“RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan "menyentak". Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.

Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya). "Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani," tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.

Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. Herawati itu.

Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi.

Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy Suhaeri dengan pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar menguak korupsi.

Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau korupsi?

Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja sebagai seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang kan betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis. Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, enak sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin.

Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar?

Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah korupsi. Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat hukum yang korup. Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas korupsi kalau kitanya sendiri korupsi.

Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini. Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya, yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di Polda. Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya. Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, atau petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan tetapi, dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu.

Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin mereka.


Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana?

Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.

Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai kapan?

Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama kita jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam. Kita tidak akan jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau polisi berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran. Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang saya harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya pecat gara-gara korupsi, kenapa tidak. Apa yang harus ditakutkan. Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi bebas dari korupsi. Polisi itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya justru merasa lebih tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya banyak korupsi.

Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus korupsi bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu kajian yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama?

Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan lainnya. Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. Harus diakui, itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi itu nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah jabatan.

Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi kapolda. Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang. Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau saya, jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa sih duit banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja sekarang sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan ini-itu. Sudah lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. Bahkan, gajinya lebih besar dari saya.

Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat mengungkap kasus
korupsi?

Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan menjadi salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus korupsi biar Jabar bergetar. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti mau membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga bisa diberi kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" bagaimana bisa dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka banyak kasus yang masuk.

Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib administrasi,salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara berbasis IT yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? Agar kita tahu setiap ada perkara yang masuk. Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu isi perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, dan polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor boleh di mana saja.

Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan mengirim surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik ini, ini, dan ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala. Ini akan menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui semua ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak suka yang pabaliut-pabaliut.

Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu enak karena sesuatu yang tidak tertib administrasi itu paling enak untuk diselewengkan. Benar tidak?

Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan anggaran yang minim. Menurut Anda?

Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. Mencari klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. Siapa yang suruh? Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis untuk menyidik. Kita tidak perlu sok pahlawan.

Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat serse setor ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani kapolda. Jangan pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi sistem setoran.

Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha judi, dan penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp 5-6 juta. Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin kaya. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha.

Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di lingkungan kepolisian?

Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Titik.

Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat macet. Itu juga korupsi.

Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya dengan pelacur.

Read More......

• 1 comments »

Pertemuan rutin bulanan RT kami, kali ini, berlangsung pada Sabtu malam, 2 Februari lalu. Pertemuan rutin ini memang berlangsung setiap minggu pertama dan waktunya pada malam minggu. Hanya sebulan sekali, untuk bertemu dengan sesama warga se-RT, sekaligus arisan. Demikian pula dengan ibu-ibu penghuni RT ini. Hanya saja, kalau ibu-ibu biasa melaksanakannya pada sore hari. Bapak-bapak arisan, ibu-ibu pun demikian.

Salah satu pembicaraan pertemuan Sabtu lalu adalah tentang pemberian nama jalan di RT kami. Perumahan tempat dimana kami tinggal memang merupakan satu komplek yang jalan utamanya mengitari pinggiran komplek. Ada pula jalan-jalan yang membelah kawasan tempat tinggal kami. Jadi, seperti sebuah persegi empat dimana di tengah-tengahnya terdapat garis-garis yang membentuk persegi empat kecil-kecil. Satu RT biasanya merupakan rumah-rumah tinggal yang saling berhadapan di sebuah jalan yang membelah itu. Untuk rumah-rumah yang berada di pinggir, yang merupakan jalan utama dan dilalui oleh angkot, biasanya satu RT terdiri dari rumah-rumah yang ada di sepanjang ruas jalan itu. Posisi rumah sejajar menghadap ke jalan, dan tidak berhadap-hadapan seperti rumah-rumah yang berada di tengah komplek.

Pada pertemuan beberapa malam lalu itu, kami membicarakan kemungkinan pemberian nama untuk setiap jalan-jalan di tempat tinggal kami. Pemberian nama ini tidak cukup ditentukan oleh satu RT (yang memiliki satu jalan) namun perlu juga dimusyawarahkan dengan RT-RT lainnya. Hal ini agar dalam satu kelompok perumahan ini memiliki konsistensi dalam pemberian nama jalan. Misalnya, kalau memang nama itu mengambil dari jenis burung, maka jalan-jalan yang berdekatan dengannya dan bisa dikelompokkan, hendaknya menggunakan nama-nama burung pula. Dampaknya akan terasa pada orang-orang yang mencari alamat rumah warga di komplek, sehingga ketika bertanya pada salah satu warga jalan yang ingin dicarinya, maka warga yang ditanya akan faham di mana letak jalan-jalan yang menggunakan nama burung, misalnya. Untuk membicarakan hal ini dengan RT-RT lain, maka kami mengusulkan ini menjadi agenda pembahasan pada pertemuan rutin di tingkat RW yang dihadiri oleh masing-masing Ketua RT.

Di bagian tengah arah ke utara komplek, jalan-jalannya sudah menggunakan nama yang konsisten yang mengelompokkan mereka dalam satu kawasan menggunakan nama-nama teluk yang ada di lautan Indonesia. Misalnya saja ada Teluk Tomini dan Teluk Bone. Juga ada yang menggunakan nama-nama ikan. Namun berbeda dengan tempat tinggal di RT kami dan sekitarnya, sampai saat ini masih menggunakan nama berupa blok rumah. Rumah tinggal saya menggunakan nama blok CC.10, dan rumah di hadapannya menggunakan nama blok CC.11. Demikianlah blok CC itu adanya, dari blok CC.1 hingga sampai blok CC.14 dan CC.15 yang saling berhadapan. Sampai sekarang, saya sendiri belum mengetahui CC itu singkatan dari apa.

Jika kelak nama jalan itu diberikan, maka blok yang diberi nama CC itu tidak akan dihilangkan. Selama komplek perumahan ada, hingga sekarang, blok itu telah lebih dulu dikenal, bahkan oleh sopir angkot atau petugas pos dan jasa pengiriman barang yang sering lewat di sana. Jadi, pada penamaan alamat akan tertera Jalan bla bla bla, Blok CC.X, No.X.

Memusyawahkan pemberian nama jalan pada pertemuan RT itu, mengingatkan saya pada penunjuk jalan di kasongan yang unik. Jika umumnya di sudut-sudut persimpangan jalan tertulis nama jalan bla bla bla, maka di Kasongan, desa wisata pengrajin tembikar dan keramik di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, justru yang tertulis adalah nama pemilik rumah. Di papan yang mengarahkan tanda panah ke jalan tertentu tertulis nama-nama pemilik rumah di sana. Mungkin untuk menunjukkan bahwa rumah Pak Satijo ada di sebelah sana, rumah Pak Marjo di sebelah situ dan seterusnya. Juga, mungkin setiap nama-nama itu memiliki pelanggannya sendiri-sendiri yang mencari hasil kerajinan khas buatan orang tertentu. Lagi pula menurut saya, ini bisa diterapkan kalau rumah penduduk tidak banyak. Kalau penduduknya di satu jalan mencapai jumlah 50 rumah atau lebih seperti di kota-kota, akan susah untuk menuliskan nama-nama penduduknya di penunjuk jalan tersebut.

Foto di atas saya ambil ketika sedang berlibur ke Yogyakarta akhir tahun lalu.

Read More......

• 0 comments »

Ketika mendaftar untuk membuat akun beberapa imel dan layanan online lainnya, saya selalu direpotkan oleh kewajiban menuliskan last name pada formulir pendaftaran. Nama saya hanya satu kata: Saherman. Pembuat formulir berasumsi bahwa nama seseorang selalu terdiri dari dua kata, dimana kata kedua biasanya adalah nama keluarga. Tidak ada nama keluarga setelah nama saya. Akibatnya, saya seringkali harus menuliskan kata lain supaya nama saya terdiri dari dua kata. Kata "lain" itu bisa dari nama panggilan, Herman, yang saya tuliskan sebagai first name. Akibatnya, nama lengkap saya menjadi Herman Saherman.

Kebiasaan untuk memanggil seseorang dengan nama belakang rupanya bukan hanya milik orang Batak yang biasanya adalah nama marga, tetapi juga menjadi kebiasaan bangsa-bangsa yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Dengan menggunakan nama panggilan sebagai nama depan dan nama lengkap yang asli satu kata itu menjadi nama belakang, akhirnya nama panggilan saya di layar komputer yang sedang online adalah nama asli.

Kadang ketika mengisi satu formulir online, saya mengisi nama depan dengan nama asli, dan menuliskan nama belakang dengan kata Bengkulu, Jakarta, atau apalah. Akibatnya nama panggilan saya yang muncul di layar adalah nama-nama daerah itu. Saya suka geli membacanya. Bayangkan, setelah memasukkan username dan password untuk login, lalu muncul tulisan "Welcome Bengkulu" atau "Welcome Jakata".

Sebagai pemeluk Islam yang baik, orang tua saya memberikan nama pada anak-anaknya sesuai dengan tuntunan agama ini. "Nama adalah juga doa", demikian tuntunan dalam memberikan nama pada anak. Begitu pun nama saya, Saherman, yang menurut keterangan orang tua saya yang semasa sekolahnya dulu pernah belajar Islam dan bahasa Arab, nama saya mengandung arti "benar-benar manusia". Maksudnya adalah supaya kelak saya menjadi orang yang benar-benar manusia sesuai dengan tujuan penciptaan Sang Khalik: Supaya bertakwa kepada-Nya.

Demikian pula cara memberikan nama untuk anak kami, Zahid. Kata Zahid berarti orang yang Zuhud, dan Zuhud itu adalah "sikap hidup yang tidak rakus atau terlalu cinta pada kehidupan dunia".Orang yang zuhud berarti adalah orang yang menjalani kehidupan dengan seimbang dalam pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat (kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia ini).

Tidak hanya nama dengan satu kata yang membuat repot pemiliknya. Nama yang lebih dari dua kata pun turut kewalahan ketika mengisi formulir tertentu. Bisa dibayangkan bagaimana mengisi nama-nama yang kadang disertai gelar kebangsawanan sekaligus. Bayangkan seseorang ketika hendak menuliskan namanya secara lengkap, "Raden Mas Arya Panangsang Suryo Prayogo" (maaf kalau contoh ini memiliki kesamaan dengan nama Anda atau kerabat Anda). Contoh lainnya adalah nama anak saya sendiri yang terdiri dari empat kata. Maunya supaya kata-kata pada nama merupakan doa yang semoga dikabulkan oleh-Nya, ternyata malah bikin repot.

Hal lain menyangkut penulisan. Nama saya memiliki kemiripan dengan nama-nama yang kebanyakan dimiliki orang lain. Akibatnya nama saya pun sering kali salah dituliskan oleh orang lain. Di KTP, STNK, amplop surat, data di sebuah lembaga atau organisasi, adalah beberapa tempat penulisan nama saya yang keliru. Nama saya Saherman, namun sering ditulis Suherman. Sependek pengetahuan saya (halah... ini meniru cara bicara Patra Zein, direktur YLBHI, kalau di forum diskusi), di Indonesia nama orang lain yang sama persis dengan nama saya terdapat di database pasien Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Ini saya ketahui ketika berobat untuk kedua kalinya di rumah sakit itu sekitar empat tahun lalu. Ketika mengecek di google, ternyata nama saya keluar begitu banyaknya. Banyaknya nama saya yang muncul dari hasil pencarian google itu bukanlah karena saya orang terkenal di seantero dunia maya, tetapi karena nama itu juga dimiliki oleh orang lain di daratan benua Eropa sana.

Kembali ke topik awal. Kesulitan mengisi formulir yang mewajibkan menulis last name bagi pemilik nama dengan satu kata atau lebih dari dua kata harusnya difasilitasi oleh pemilik atau penyedia formulir. Ada baiknya membuat formulir seperti yang kebanyakan terdapat di tanah air, yang menyediakan dua isian untuk nama, yakni nama lengkap dan nama panggilan. Dengan demikian, orang seperti saya yang memiliki nama yang hanya satu kata tidak akan menglami kerepotan semacam ini.

Read More......

• 2 comments »

Bermula dari satu postingan di blog Budi Rahardjo, saya menemukan cara untuk mencari jejak-jejak teman lama yang tertinggal di dunia maya. Pak BR ini memprediksi, kelak suatu saat, perusahaan yang akan menyeleksi pegawai baru yang mereka butuhkan dengan mudah melacak siapa si calon pegawainya. Caranya? Dengan mencari informasi di internet. Istilah kerennya sekarang "di-google aja!".

Saya membuktikannya dengan mencari teman satu pondokan ketika masih mukim di Yogya beberapa tahun lalu. Nugraha Firdaus, teman saya ini, pada saat saya mencarinya di internet beberapa bulan lalu, sedang berada di Jambi. Nugraha bekerja untuk salah satu Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang menangani masalah kehutanan di Jambi. Nama Nugraha ada di website Ornop (jangan baca: LSM) itu. Dari sanalah saya menemukan akun imelnya yang merupakan fasilitas dari website tersebut. Saya menghubungi lewat imel, lalu kemudian ia membalas imel saya. Selanjutnya kami kembali bisa berkomunikasi kembali setelah sekitar hampir 3 tahun. Pernah Nugraha menghubungi saya melalui nomor ponsel saya yang ia punya. Sayangnya, hampir dua tahun ini nomor itu sudah berganti, hingga ia tak berhasil mengabari bahwa ia hendak melangsungkan pernikahannya beberapa bulan lalu.

Kali lain, saya mencari informasi tentang Dwi Satya Ardyanto. Dwi adalah teman lama pula ketika sama-sama berkegiatan dalam satu organisasi mahasiswa di kampus Bulaksumur Yogyakarta. Sebenarnya kami berbeda fakultas dan juga jurusan, juga angkatan. Aktifitas dalam satu organisasi telah membuat kami sempat beberapa saat berinteraksi dengan intens. Anak pejabat tinggi Bank Indonesia, namun berkelakuan seperti orang kebanyakan, bahkan cenderung kelihatan lugu saat itu. Mungkin inilah yang membuat teman-teman di sepergaulan menyukainya. Setahun lalu saya sempat bertemu dengannya di bilangan Menteng, tepatnya di jalan Teuku Umar. Rupanya tempat kerja kami tidak begitu berjauhan. Hanya saja kesibukan masing-masing serta pengalaman berbeda selama beberapa tahun tidak berinteraksi, membuat suasana pertemuan kami terasa lain. Setelah saling memberikan nomor seluler, melontarkan kata-kata tak seberapa, hanya sekitar lima menit saja, lalu kami pun berpisah. Sempat sekali berkomunikasi lewat telepon setelah pertemuan itu, lalu kamipun tak pernah bertemu lagi.

Pada pertemuan itu, saya mengetahui kalau Dwi baru pulang dari Swedia. Ia baru menyelesaikan pendidikan strata dua di fakultas hukum University of Lund. Sekitar 3 bulan lalu saya melacak jejak Dwi di dunia maya setelah tidak berhasil menghubungi nomor ponselnya. Saya menemukan satu website yang memajang fotonya serta menuliskan keterangan foto di situ. Rupanya, selama di Swedia Dwi aktif mempelajari ilmu beladiri Kempo Karate. Website resmi olahraga ini memajang Foto Dwi di sana. Dari upaya mencari jejak maya itu pula, saya pun mendapatkan file Thesis Dwi di University of Lund. Ada beberapa blog yang memasang nama Dwi di blogroll-nya. Blogger yang memasang nama itu merupakan teman-teman Dwi ketika masih sekolah di Jakarta. Akhirnya saya temukan juga blog Dwi. Saya mengisi komentar di blognya, sempat pula menulis imel ke alamat imel yang tercantum pada blog itu. Komentar tidak dijawab. Pun imel tidak dibalas. Hingga sekarang saya belum berhasil berkomunikasi kembali dengannya. Saya perhatikan, Dwi memposting tulisan di blognya untuk terakhir kali pada 3 April 2007.

Iseng-iseng, saya pun mencoba melacak informasi salah satu teman sekolah dulu. Irawan Kusuma, teman saya, sedari kecil senang bermain musik. Seingat saya, masa sekolah dulu Irawan sudah menunjukkan kepandaiannya memainkan alat musik Organ. Di rumah tinggal orang tuanya pun, Irawan sudah memiliki kelompok musik yang biasa mengisi acara-acara hiburan di Kota Bengkulu.

Saya ketikkan nama Irawan Kusuma di mesin pencari dunia maya. Akhirnya, saya menemukan satu website kelompok musik. Dari sana saya ketahui Irawan bersama teman-teman lintas negara membentuk sebuah kelompok musik Evolution. Saat ini mereka sedang aktif "ngamen" di negeri tirai bambu. Sebenarnya Irawan masih kerap memposting imel di mailing list alumni sekolah kami dulu. Saya salah satu moderator di situ. Keingintahuan saya tentang aktifitas Irawan membuat saya mencoba melacak jejaknya di dunia maya.

Dari pengalaman saya melacak jejak beberapa teman lama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika hendak melacak seseorang di dunia maya, antara lain:

Pertama, orang yang kita cari aktif menggunakan fasilitas internet. Minimal ia memiliki imel dan bergabung dalam di sebuah mailing list. Kadang kala sebuah mailing list menyimpan arsip imel dari anggotanya yang dinilai bagus untuk di buka (dipublikasikan) sehingga mesin pencari berhasil menemukannya.

Kedua, di era teknologi jejaring sosial seperti blog dan mailing list sekarang ini, biasanya orang yang terlibat di dalamnya mau tidak mau membuka dirinya (entah sengaja atau tidak) untuk diketahui oleh setiap orang melalui mesin pencari. Blog atau weblog sendiri sekarang sedang menjadi tren, yang merupakan teknologi untuk memiliki sebuah website pribadi dan sebagai wadah untuk berekspresi. Dengan memiliki blog, sebenarnya seseorang telah membuat dirinya dikenal oleh banyak orang.

Ketiga, intensitas seseorang menggunakan internet semakin menjadikan jejaknya lebih mudah untuk diketahui. Entah itu berupa blogging, berkirim imel, ataupun mengisi formulir-formulir tertentu secara online.

Hal-hal tersebut di atas mempengaruhi seberapa banyak jejak akan terlihat. Dan itu mempengaruhi sejauh mana kemungkinan kita bisa menghubungi atau sebanyak apa informasi yang berhasil kita dapatkan.

Dari pengalaman ini, saya yakin ada banyak orang yang telah menggunakan cara seperti yang saya lakukan untuk kepentingannya masing-masing. Kalau Anda belum pernah, tidak ada salahnya untuk mencoba. Sekedar untuk tahap awal, silahkan ketik nama lengkap saya SAHERMAN. Setelah memerintahkan mesin pencari untuk bekerja, kelak Anda akan mengetahui, jejak saya yang banyak muncul ada pada weblog Serunai yang saya miliki ini. Selamat mencoba.

Read More......

• 1 comments »

Satu dari sekian prinsip penulisan berita media massa yang harus dipegang: cover both side. Saya memahaminya begini, kalau memberitakan satu hal yang berkaitan dengan pihak tertentu, maka tidak hanya satu pihak saja yang dimuat pendapatnya, tapi juga pendapat pihak-pihak yang terkait juga harus ikut disertakan pandangannya. Meski demikian, dalam pemberitaan ini pun ada pembingkaian, sehingga meski sudah mememenuhi syarat cover both side itu pun sebuah berita masih bisa mengarahkan pembaca untuk menyimpulkan setelah menerima berita itu dari media.

Satu contoh mengenai pemberitaan ini ada pada diri Yusril Ihza Mahendra. Dari blog mantan Menteri di tiga kabinet ini, Yusril menjelaskan panjang lebar mengenai tuduhan banyak pihak terhadapnya dalam kasus "uang milik Tomy Soeharto". Dia diopinikan, diberitakan, digambarkan sebagai terdakwa yang harus mendapat hukuman yang berat berkaitan kebijakannya membantu menampung kiriman uang miliki Tomy dan teman-temannya dari Bank Paribas di London. Karena kasus ini menyangkut orang Cendana, maka Yusril pun menjadi bulan-bulanan media tanpa ia mendapat kesempatan untuk menjelaskan dengan cukup duduk persoalan yang sebenarnya.

Hal semacam ini juga terjadi pada kasus lain. Media begitu kuasa dalam membentuk opini masyarakat. Media itu sendiri tak luput dari kepentingan penguasa, entah pemilik modal media massa itu sendiri, orang kuat yang begitu kuasa dalam mengendalikan si pemilik media, atau orang-orang yang selama ini memang berupaya menjadikan media sebagai alat untuk memojokkan pihak-pihak tertentu.

Kebijakan George W. Bush yang memaksa semua orang di seluruh dunia ikut serta dalam upaya memerangi terorisme adalah contoh lainnya. Media massa begitu mudahnya memojokkan satu pihak dan mengangkat pihak lain. Akibatnya, pihak yang menjadi korban tidak memiliki porsi yang cukup untuk diberitakan dari sisi lain. Dalam hal pembingkaiannya, seolah-olah si "korban" adalah pihak yang tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok teroris. Semua berita yang berkaitan dengan si "korban" selalu berkait dengan masalah teroris. Lalu berita-berita yang dikonsumsi masyarakat menjadi tidak imbang.

Saya ingin mengatakan, betapa tidak adilnya hal tersebut di atas. Lalu bagaimana sikap kita selaku masyarakat yang harusnya menyadari tentang kemungkinan tidak berimbangnya berita-berita yang kita konsumsi? Saya pribadi selama ini selalu berusaha untuk mencari alternatif sumber berita yang lain yang materi beritanya sama. Untuk itulah, saya berusaha untuk membaca lebih banyak media, entah cetak (koran dan majalah) maupun elektronik (mailing list, website berita online, dan juga radio). Medianya pun tidak hanya dari kelompok yang dinilai pro namun juga kontra. Untuk media massa cetak misalnya, saya berusaha untuk membaca Tempo, Koran Tempo, Republika, Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo, bahkan majalah Sabili. Saya memiliki akses ke media-media itu, baik di rumah maupun di kantor.

Pengelompokan media karena kecenderungan dalam pemberitaan suatu hal tertentu memang tidak bisa dihindarkan. Namun alangkah malangnya kalau kita hanya memamah biak informasi dari sumber yang hanya pro atau kontra saja dalam pemberitaanya. Bukankah untuk bisa memahami satu hal itu kita perlu melihatnya dari banyak sisi?

Read More......

• 0 comments »